Jumat, 16 Maret 2012

PT Langkat Nusantara Kepong menelantarkan karyawan

 Kantor Direksi Langkat Nusantara Kepong

Sepekan mogok dan merasa tak direspon, karyawan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Rayon Tengah didampingi Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) dan Serikat Pekerja Merdeka (SP-Merdeka) mendatangi DPRD Langkat di Stabat, Selasa (13/3).
Karyawan menekankan, bila tidak juga ditanggapi maka meminta PT LNK ditutup. Beberapa perwakilan karyawan menyebutkan, sudah lelah dan terkesan dipermainkan menejemen perusahaan asing asal Malaysia tersebut.“Aksi mogok secara industrial kita lakukan, namun tidak satupun aspirasi kita dilaksanakan dan direalisasikan. Kami minta DPRD Langkat menjembatani permasalahan ini dan memanggil pihak-pihak terkait yakni Direksi PT LNK maupun Direksi PTPN2. Karena kita sudah resah dan bila tuntutan tidak juga terealisasi, maka PT LNK dibubarkan saja dari bumi Langkat ini,” kata Ketua Korwil SP-Bun Rayon Tengah PTPN2  (Persero), Berawijaya Meliala, dan Korwil SP Merdeka, Nengah Sembiring dihadapan Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun didampingi Wakil Ketua Abdul Khair.

Wakil Ketua DPRD, Khair, setelah mendegar penjelasan karyawan dan Pengurus Perkebunan, baik secara pribadi maupun kelembagaan siap mempertaruhkan diri, bila kasus dimaksud tidak tuntas dan PT LNK maupun PTPN2 tidak menanggapi aspirasi tuntutan karyawan termasuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, siap menerima sanksi hingga dicopot sebagai anggota dewan.

Karenanya, politisi asal PBB ini meminta karyawan bersatu menjaga kebersamaan, sebab derita karyawan menurut dia merupakan kepedihan wakil rakyat (DPRD) selama ini. Menyikapi hal itu, DPRD akan mengundang Direksi PT LNK dan PTPN2, jika tidak ditanggapi sampai tiga kali maka DPRD Langkat bersama aparat kepolisian akan menghadirkan melalui upaya paksa, meminta pertanggungjawaban atas tuntutan karyawan.

“Kita tidak mau (Langkat) ini hanya jadi limbah permasalahan PT LNK. Permasalahan karyawan telah berlangsung 3 tahun, namun terus terkatung-katung sedangkan hasilnya dikuras dan dinikmati di luar daerah Langkat oleh para pejabatnya. Jadi kalau kita terus menerima limbah masalah, kita usir saja PT LNK dari Langkat ini,” seru Khair

Tidak ada komentar:

Posting Komentar