Kejari Medan Periksa Salah Satu pejabat Pemko Medan

Medan- Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan mantan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Medan 2010, Hanas Hasibuan. Pendalaman kasus tersebut yakni, dengan cara memintai keterangan pihak Pemko Medan dalam hal ini bagian Inspektorat Kota Medan.
Pengakuan itu dikemukakan Kepala Inspektorat Pemko Medan Farid Wajedi
Meskipun awalnya, Kepala Inspektorat Pemko Medan Farid Wajedi membantah hal tersebut. Namun, setelah didesak akhirnya Farid Wajedi pun mengakui, pihak Inspektorat Pemko Medan memang telah dipanggil Kejari Medan guna memberikan keterangan mengenai persoalan yang membelenggu Hanas Hasibuan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Medan.
Diketahui, kasus dugaan korupsi di Bagian Humas Setdako Medan adalah pada tahun anggaran 2010 lalu sebesar Rp2,049 miliar lebih. Total anggaran tersebut berasal dari APBD dan PAPBD 2010. Antara lain, anggaran penyediaan bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan sebesar Rp910 juta, anggaran penyediaan bacaan buku kliping dari surat kabar, majalah dan tabloid sebesar Rp100 juta dan dinaikkan menjadi Rp 135 juta pada Perubahan APBD 2010.
Lalu anggaran penerbitan buku petunjuk telepon sebesar Rp104.280.000, anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan kepala daerah pada hari kerja dan hari libur sebesar Rp350 juta dan jumlahnya naik menjadi Rp450 juta pada PABPD 2010.

Rambung Merah Siantar - Simalungun Banjir, Puluhan Rumah Terendam

Simalungun – Huta VIII Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar, Simalungun diguyur hujan seharian penuh membuat puluhan rumah warga terendam setinggi 1 meter lebih pada hari Senin (18/4). Kebanjiran hebat tersebut diprediksi akibat Drainase tidak berfungsi.

Akibatnya genangan air bah masuk kerumah kepala keluarga membuat 13 rumah mengalami rusak parah serta 21 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Akibat musibah banjir yang menimpa warga Nagori Rambung Merah Siantar, Simalungun dengan tanggap Pemkab Simalungun beserta jajarannya selasa (19/4) langsung turun kelokasi mengunjungi warga yang tertimpa bencana banjir. Yang dipandu oleh Wakil Bupati Simalungun Hj. Nuriaty Damanik SH, didampingi Sekda Ismail Ginting, Kakan Satpol PP Janter Purba serta Camat Siantar Martoba.

Dalam kata arahannya Nuriaty Damanik SH, merasa sangat prihatin sekali dengan musibah ini yang menimpa warga Rambung Merah yang sangat kami cintai dan kami banggakan, oleh karena itu Wakil Bupati Simalungun tersebut mengajak seluruh warga bekerja sama, saling bergotongroyong membersihkan saluran air yang tersumbat. Dan Nuriaty Damanik SH, memerintahkan stafnya untuk segera memperbaiki saluran air drainase untuk mencegah terjadi banjir.

Dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Nuriaty Damanik SH, menyerakan bantuan kepada korban bencana banjir.(foto) Tampak Nuriaty SH, menyerahkan bantuan kepada ibu Sarmaida, salah satu warga kota 

PEMBANGUNA PERUMAHAN RAKYAT TUMPANG TINDIH DI PAPUA BARAT

Gubernur Papua Barat Abraham O

Manokwari – Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsimenilai program pembangunan rumah rakyat yang menjadi prioritas pemprov terjadi tumpang tindih. Karena pembangunan diprogramkan lebih satu SKPD.

Demikian disampaikan Ketua Komisi D bidang kesejahteraan rakyat DPRD Provinsi setelah mendengar dengar pendapat bersama 12 SKPD terkait. Dicontohkannya, SKPD yang memprogramkan pembangunan rumah rakyat antara lain, Badan Pembedayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dan Dinas Kependudukan tenaga kerja dan Transmigrasi.
Hal ini, nilai Hara karena budaya, karena pada saat pemekaran provinsi kegiatan teknis langsung dilaksanakan oleh Biro sebagai staf Gubernur, setelah itu dengan adanya strukturisasi kantor badan dan dinas dibentuk, program yang telah disusun belum diserahkan oleh instansi teknisnya.
Tak hanya itu, kondisi ini juga disebabkan karena belum adanya bidang atau SKPD yang khusus mengerjakan program pembangunan rumah bagi rakyat. Sementara kebutuhan rumah di Papua Barat masuk dalam kategori sangat urgen dan mendesak terutama didaerah pedalaman yang perlu perhatian serius.
Untuk mengatasi persoalan tumpang tindihnya program pembangunan rumah rakyat tersebut, komisi D akan memanggil SKPD yang berkaitan dengan komisinya untuk rapat koordinasi, termasuk Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. Yang rencananya program dikembalikan kepada SKPD yang sesuai tupoksinya.

Pilkada Gubernur jangan molor di papua

JAYAPURA-(Batavia) Dimulainya Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016, yang dilaucnhing pihak KPU Papua di Kantor Gubernur bersama pihak terkait mulai Rabu (6/4) dengan  berbagai tahapannya hingga pencoblosan diestimasi pada (26/10) mendatang kendati disambut baik oleh kalangan DPRP. Para wakil rakyat ini berharap,  tahapan tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah dijadwalkan  dan tidak mundur lagi. "Kami memberikan support dan memberikan dukungan kepada KPU sebagai penyelengara dan tentu   saja ini menjadi perhatian kita semua jangan sampai dalam pelaksanaannya ada masalah yang membuat diundur lagi ," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRP, Weynand Watory saat ditemui wartawan di DPRP, Rabu (6/4). Ia menjelaskan bahwa tidak boleh dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Papua termasuk kabupaten kota yang ada kerap kali mundur dari perencanaan yang direncanakan. Sehingga lagi-lagi pejabat sementara atau bahkan carateker lagi dipakai untuk menjabat kepala daerah ketika masa bhakti pejabat yang lama berakhir. Hal ini tentu tidak bisa disepelekan begitu saja, karena akan tetap berdampak pada kegiatan pembangunan walaupun hanya beberapa bulan, apalagi jika nantinya ada penyelesaian sengketa yang berbulan-bulan baru selesai.

POLISI TEMBAK TEMBAK SATPAM DI PELACURAN

 Kutai timur(Batavia)
Seorang personel Polres Kutai Timur, Briptu GT, diperiksa intensif oleh unit Profesi dan Pengamanan Polres Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Prasojo Wibowo, Minggu (10/4/2011), menjelaskan, Briptu GT yang bertugas di Satintelkam itu telah diamankan di Polres Kutim. Ia juga menjalani pemeriksaan oleh tim Propam Polres Kutim guna menelaah apakah ada unsur kelalaian atas tindakan yang dilakukannya.

Briptu GT diduga lalai saat memberikan tembakan peringatan ketika terjadi perkelahian di Wisma Harapan, lokalisasi Kampung Kajang. Tembakannya justru mengenai seorang petugas satuan pengamanan (satpam) di kompleks pelacuran itu.

"Saat ini yang bersangkutan telah diamankan di Polres Kutim. Tim Propam juga telah melakukan pemeriksaan. Namun hasilnya belum bisa kami sampaikan saat ini," kata Prasojo.

Namun, Prasojo membenarkan, diduga ada unsur kelalaian sehingga tembakan peringatan yang seharusnya dilepaskan ke atas bisa mengenai warga.

DPRD Kalteng: Masalah Lahan tak ada yang tuntas di Kalteng

Kalangan DPRD Kalteng menilai, buruknya administrasi di bidang pertanahan membuat sengketa lahan marak terjadi daerah ini.
   
"Untuk itu pemerintah diharapkan secepatnya menyelesaikan, jangan sampai berlarut-larut dan menambah rumit permasalahan sekaligus menjembatani hak rakyat," pinta anggota DPRD Kalteng, H Bambang Suryadi, Sabtu (16/4/2011).
     
Politisi dari PPP ini, mengaku, sengketa dan konflik lahan dipicu munculnya wacana pemindahan ibukota RI ke Palangkaraya.
       
Bahkan, yang sudah punya sertifikat saja masih bisa diklaim pihak lain, terlebih hanya surat keterangan tanah (SKT).(....)

gatot::Akan kita perjuangkan Inalum jadi milik Indonesia

MEDAN-(Batavia)
Masa kontrak kerja pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang yang habis pada 2013 harus dimanfaatkan dengan baik., Inalum harus menjadi milik Indonesia sepenuhnya. pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho terkait komposisi saham 40 persen untuk pemerintah pusat, 40 persen untuk pemprovsu dan 20 persen untuk pemkab/pemko, tidak perlu lagi. “Tidak usah ada bagi-bagi saham lagi. Kan sudah habis masanya. Jadi itu sahamnya 100 persen untuk Sumatera Utara,” tegasnya, kemarin (15/4).
Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho kembali menegaskan bahwa share saham yang diajukan kepada Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sangat sesuai. Pantas bila pemerintah pusat mendapat saham sebesar 40 persen, Pemprovsu 20 persen dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba 40 persen.
“Ini adalah share saham yang relevan saya pikir,” tegas Gatot di sela-sela Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Memperingati HUT Pemprovsu ke 63 di Aula Martabe Lantai II, kemarin.(..)

BANJIR DIJIAMIS AKIBAT TANGUL KEDUNG PALUNGPUNG JEBOL

                                          
 CIAMIS (Batavia)
Banjir di Padaherang, Ciamis yang menyebabkan ratusan hektare padi di Blok Grendel Desa Ciganjeng Kec. Padaherang dan Blok Kedungpalungpung Desa Tunggilis Kec Kalipucang terancam puso, ternyata diakibatkan dua tanggul di Sungai Kedungpalungpung (anak Sungai Cirapuan) jebol.
Menurut Harun (45), pemilik sawah di Blok Grendel, jebolnya tanggul yang mengarah ke pesawahan di wilayahnya, terjadi sekira 2 minggu lalu, namun baru diketahui Selasa kemarin. Jebolnya tanggul diduga karena tanggul tidak mampu menahan dorongan air sungai.

Kembali Bendera GAM berkibarkan di Pidie

Phidie(Batavia)
Aparat Polres Pidie mengamankan sehelai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ukuran 90 x 60 cm yang dikibarkan di areal persawahan Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Sabtu (16/4/2011).

Bendera itu dipasang dengan menggunakan tiang dari pelepah kelapa setinggi lebih kurang dua meter di sawah milik M Hasan (60), warga

Mutasi terjadi 37 Kepala Sekolah Diganti

 Bupati Musi Rawas H.Ridwan


 Musirawas (BO)
Sebanyak 37 orang Kepala Sekolah di Kabupaten Musirawas diganti. Rinciannya, 21 kepala sekolah SDF, 12 kepala sekolah SMP, 3 kepala sekolah SMA dan 1 kepala sekolah SMK.
Selain kepala sekolah, dalam pelantikan yang dilaksanakan Jumat (15/4/2011), oleh Wabup Musirawas, Hendra Gunawan tersebut, juga disertai pelantikan dua orang pengawas sekolah SD, SMP dan SMA